Belakangan beredar pengakuan beberapa pelaksana proyek di Kota Pematangsiantar, bahwa di Dinas PU harus setor 21% dari pagu anggaran dan para rekanan setor kepada orang Medan yang disebut sebut bernama Pipin dan Ruben.
Sebagai mana pengakuan rekanan bermarga ES saat dijumpai dilokasi proyeknya yang terlihat banyak kejanggalan, bahwa dia telah memberikan setoran KW kepada Pipin sebesar Rp. 42.000.000 dari pagu anggaran proyek yang dikerjakanya sebesar Rp. 199.000.000.
“Sama orang Medan itu aku setor, si Pipin ya harus bayar Rp. 42.000.000 kalau tidak mana bisa kita dapat proyek, dari pada tidak ada kerjaan” ujar ES beberapa bulan silam.
Dilihat dari hasil kerja pemborong ES ini, memang terlihat janggal dimana semua plat penutup parit tidak memiliki tulangan dan besi yang digunakan tidak sesuai RAB, bahkan tidak ada pondasi lantai, hal ini dilakukan untuk menutupi setoran KW sehingga menlakukan pencurian kwalitas dan kwantiras bangunan.
Namun saat dipertanyakan siapa sosok Pipin dan Ruben, namun ES ini enggan memberikan indentitas pasti akan kedua sosok yang disebut sebut diduga kepercayaan suami Walikota dalam hal pemungutan KW.
Kadis PU Pematangsiantar, Sofian Purba dikonfirmasi terkait kebenaran KW 21% dan identitas Pipin dan Ruben, namun sampai berita ini terpublis enggan memberikan jawaban.
Menanggapi hal ini, Sekjen LSM Forum13 Indonesia, Esman Tambunan menyayangkan kinerja Walikota dan Kadis PU Pematangsiantar, padahal kilas balik sewaktu Junaedi Sitanggang menjabat Plt. Kadis PU sempat booming bahkan viral semua proyek tanpa KW bahkan diwarnai dengan papan bunga menghiasi pusat Kota akan dukungan kepada pernyataan Junaedi Sitanggang proyek tanpa KW, Minggu (29/10/2023).
“Kita akan selidiki sosok Pipin dan Ruben ini, karena sampai saat ini kita belum tau pasti identitatasnya dan ada juga kita dapat informasi bahwa dia orang dari Polda” jelas Esman.
“Kita sudah pulbaket semua proyek PU Siantar semua pelaksanaan fisik memang hancur karena begitu besar KW yang mereka harus setor dan adanya kelemahan dari Kadis melalui PPK dan Konsultan yang tidak tegas dalam memberikan arahan kerja kepada pemborong supaya sesuai RAB dan Juknis” tuturnya.
“Coba lihat hasil kerja pemborong pelaksana parit saluran irigasi semua hancur bahkan banyak yang tidak menggunakan pondasi lantai, seperti didaerah Kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba” tutupnya.Inft.01
